Memperluas kesempatan pendidikan hingga jenjang menengah melalui program Wajib Belajar (WaJar) 12 tahun merupakan salah satu prioritas strategis dalam rangka meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.
Program ini bertujuan agar setiap anak dapat mengikuti jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA). Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 yang baru diundangkan dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
"Memperluas pendidikan hingga jenjang menengah diyakini memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, fertilitas, kesetaraan gender, pendapatan dan partisipasi masyarakat dan politik. Bagi Indonesia, memperluas kesempatan pendidikan hingga jenjang menengah sudah menjadi suatu keharusan,"papar Totok Amin Soefijanto, Education Knowledge and Management Specialist ACDP Indonesia pada acara Kopi Darat tentang Wajar 12 Tahun di Perpustakaan Kemendikbud.
Namun Totok mengingatkan memastikan kualitas juga akan menjadi perhatian utama. Jika pendidikan menengah atas tidak memiliki kualitas yang baik, perluasan kesempatan pendidikan tidak akan memiliki efek yang diinginkan dalam hal keterampilan tenaga kerja.
Ia mencontohkan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperkenalkan pergerakan bebas tenaga kerja di ke-10 negara ASEAN. Negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Thailand, telah banyak berinvestasi untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja mereka.
Sedangkan Indonesia yang sebagian besar tenaga kerjanya hanya tamat pendidikan dasar tidak boleh ketinggalan. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja terampil di Indonesia sudah melampaui pasokan atau ketersediaan. Permintaan ini hanya akan meningkat seiring langkah pemerintah yang mendorong rencana pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan mencapai status negara yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2025.
Sebab itu,hemat dia, mengatasi semua tantangan ini akan membutuhkan kerjasama dan konsensus di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah pusat, daerah, kabupaten dan pemerintah kota, sektor swasta serta kelompok masyarakat.
Lebih lanjut Totok mengungkapkan data angka putus sekolah menjadi tantang dalam mencapai pendidikan menengah universal dan masih tetap menjadi masalah dalam mewujudkan pendidikan dasar yang universal bagi semua orang di semua negara. Jutaan anak-anak usia 7-19 tahun tidak bersekolah karena berbagai faktor. "Kami mencatat terdapat sekitar tujuh juta anak putus sekolah antara usia 7-19 tahun,"cetusnya.
Namun begitu, menurut ACDP, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program yang telah berhasil mengatasi beberapa hambatan yang membuat anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan. Namun, program-program tersebut belum berfungsi secara optimal dan juga harus menjadi lebih efisien dan dikembangkan untuk mencapai target perluasan kesempatan pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Thamrin Kasman menegaskan Wajar 12 Tahun berdasarkan RPJMN 2015-2019 serta Nawacita merupakan bagian dari payung hukum keberadaan Wajar 12 tahun tersebut. "Jadi sudah cukup Wajar 12 tahun memunyai payung hukum melalui program Presiden tersebut,"cetus Thamrin.
Thamrin mengakui dari 7 juta pelajar yang putus sekolah di antaranya 5 juta adalah lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA /SMK sederajat. Ia mengungkapkan hal tersebut terjadi karena terdapat 900 kecamatan di Tanah Air yang belum memiliki SMA sederajat. "Mungkin ini menjadi salah satu penyebab mereka putus sekolah,"cetusnya.
Sebab itu, pihaknya kini terus berupaya membangun sekolah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA sederajat tersebut.
Namun menurutnya terdapat hambatan dalam pembebasan lahan,untuk itu pihaknya berharap ada kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menggenjot pembangunan SMA sederajat itu.
Thamrin juga mengapresiasi LSM dan komunitas pendidikan yang peduli memberi penyadaran pada masyarakat agar anak-anaknya bersekolah."Kami pemerintah tidak bisa sendirian,kita butuh kerja sama semua pihak memajukan pendidikan anak bangsa ," pungkasnya. (Q-1)
Sumber : Media Indonesia
