Kerja sama internasional itu akan terus ditingkatkan khususnya agar kualitas pendidikan vokasi semakin baik. Muhadjir mengatakan, terdapat tiga isu yang dibahas untuk memulai pelaksanaan hal itu.
Mulai rencana pemberian sertifikasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), peluang kerja sama magang di perusahaan internasional, dan rencana pelatihan bertaraf internasional bagi siswa vokasi.
Rencana program magang internasional dengan beberapa negara merupakan salah satunya.
"Melalui dialog dengan atase pendidikan kebudayaan dan kedutaan yang hadir upaya peningkatan kerja sama magang dikatakan akan di-follow up untuk diintenskan," ungkap Muhadjir selepas menutup rangkaian acara Wolrd Culture Forum (WCF), 2016, di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Sementara itu, peningkatan terutama akan dilakukan pada empat bidang kompetensi, yakni kelautan dan maritim, pariwisata, pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan dan ekonomi kreatif.
"Desakan kebutuhan SMK yaitu berupa penyiapan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kita akan benahi skema pelatihan yang akan naik jadi sebesar 30% kegiatan belajar mengajar, menggandeng lembaga magang perusahaan internasional, dan rencana sertifikasi bagi tiap pelatihan yang dilakukan tersebut," ujar Muhadjir.
Atdikbud Kedubes RI untuk New Delhi-India, Iwan Pranoto, mengatakan, arah kerja sama Indonesia-India di bidang pendidikan vokasi bukan berupa saling meniru, tetapi dengan menyediakan langkah-langkah strategis untuk siapkan tenaga terampil.
Menurutnya, kesamaan karakteristik Indonesia dengan India dalam jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi yang menguntungkan kedua negara.
Dengan India, bentuk kerja sama yang memungkinkan berupa pengiriman praktisi dari India untuk mengajari siswa Indonesia.
Rencana kerja sama juga akan dilakukan pada sertifikasi bagi siswa lulusan vokasi.
"Sertifikasi itu sangat penting sebagai pengakuan atas keahlian para siswa. Hal itu akan memberi manfaat besar bagi kita," ungkap Iwan.
Sementara itu, Atdikbud Kedutaan Besar Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, mengungkapkan pemberian perizinan dan kerja sama sangat memengaruhi rencana kebijakan sertifikasi bagi pelajar Indonesia di Malaysia karena terdapat dua model perizinan sekolah yang berbeda bagi pendidikan anak Indonesia di Malaysia. (H-5)
Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani
Media Indonesia
